You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Dukcapil Jakut Sudah Layani 377 Penyintas Kebakaran Depo Pertamina
.
photo Tiyo Surya Sakti - Beritajakarta.id

Layanan Adminduk Disediakan di Lokasi Kebakaran Plumpang

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara tercatat telah melayani 377 berkas administrasi kependudukan (adminduk) warga penyintas kebakaran Depo Pertamina, Plumpang.

Totalnya sudah 377 berkas yang kita layani di lokasi kebakaran

"Totalnya sudah 377 berkas yang kita layani di lokasi kebakaran," ujar Edward Idris, Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Rabu (8/3).

Edward merinci, 377 berkas yang dilayani terdiri dari 106 KTP, lima KIA 5, 46 KK, satu akta kematian dan akta kelahiran. Sisanya 78 pendaftaran IKD dan 113 konsultasi.

1.085 Penyintas Kebakaran Depo Plumpang Mengungsi di Delapan Lokasi

"Selain penerbitan berkas, kami juga buka layanan konsultasi bagi warga penyintas kebakaran," katanya.

Ia menjelaskan, dalam layanan adminduk ini, pihaknya menerjunkan 15 petugas yang dibagi ke dua posko pengungsian di RPTRA Rasela dan Kantor PMI Jakarta Utara.

"Pelayanan sudah dibuka sejak 6 Februari 2023 lalu," terangnya.

Ia mengimbau warga penyintas kebakaran yang membutuhkan layanan agar langsung mendatangi posko pengungsian.

"Warga yang belum bisa ke posko bisa koordinasi ke RT dan RW agar kami lakukan layanan jemput bola," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1444 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1364 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1280 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1236 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1121 personFolmer